Prosedur Pengurusan NIK

Beberapa hari ini saya sibuk menyelesaikan, dokumen NIK (Nomor Induk Kepabeanan) untuk beberapa perusahaan di Group perusahaan tempat saya kerja.  Sebetulnya ini, bukan pekerjaan yang termasuk jobdisc saya. Namanya juga orang IT, nampaknya harus serba bisa. Seorang IT memang dituntut untuk menjadi pekerja yang serba bisa, termasuk masalah yang satu ini  :-)

Saya  masih sibuk urusan ini, karena ada beberapa revisian alamat dan nomor SIUPAL kantor saya. Dan sekarang sudah diterbitkan NIK baru. Beres.

Mengapa saya harus bersibukria untuk urusan yang satu ini?  Saya ambil sisi positifnya saja, dengan melakukan ini berarti ada pengalaman baru buat saya, sama dengan pengurusan EDI (Electronic Data Interchange) beberapa tahun yang lalu. Soal-soal seperti ini, saya memang yang harus  menginisiasi. Buat saya penting juga, untuk menambah pengalaman. Dan tidak ada ruginya untuk tahu banyak masalah ini, walaupun harus agak sedikit menyita waktu, membuat pekerjaan utama saya menjadi terbengkalai.  Untuk orang yang kreatif, untuk urusan ini, sebetulnya urusan ini malah bisa menjadi pendapatan tambahan sebetulnya, sebab bisa membantu perusahaan lain,  yang masih belum berhasil memiliki NIK.

Nyatanya, saya lihat masih banyak perusahaan yang belum berhasil menyelesaikan masalah NIK ini. Ketika saya melirik ke meja  sebelah saya, sementara saya juga sedang mengurus persoalan yang sama, nampaknya mereka kesulitan, tetapi saya juga tidak dapat membantu, walaupun saya tahu pokok kesalahan mereka.

Pengumuman yang sudah disampaikan melalui berbagai media cetak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai , pada tanggal 20 September 2011 yang lalu itu, kini sudah mulai diberlakukan. Pemberlakukan sudah dimulai sejak 1 Januari 2012. Beberapa kendala memang sempat muncul, tetapi semuanya sudah berhasil diselesaikan.

Sebetulnya, prosedur pendafatarannya sendiri sangat mudah, karena didaftarkan secara online di websitenya Bea dan Cukai. Perusahaan yang wajib melakukan registrasi kepabeanan sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 63/PMK.04/2011 adalah importir, eksportir, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK), dan pengangkut. Jika masih bingung, bisa langsung datang ke kantor  Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, Subdirektorat Registrasi Kepabeanan, Gedung B Lantai I, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jl. Jenderal Ahmad Yani (By Pas) Jakarta.

Konsekuensi perusahaan yang belum memiliki NIK ini, dipastikan tidak dilayani proses kepabeanannya, yang pada gilirannya barang akan nyangkut di pelabuhan dan tidak bisa dikeluarkan.

Kebanyakan kesalahan mereka dalam mendaftar NIK adalah, mereka sudah mendaftar, tetapi ada kesalahan pengisian di waktu awalnya. Padahal ketika data perusahaan sudah diisi, mereka tidak bisa merubahnya lagi, karena Nomor NPWP adalah paten, demikian juga nama perusahaan, tidak bisa lagi dirubah.  Kondisi ini tentu saja tidak bisa berlanjut.   Dan sipengurus NIK ini pun akhirnya kembali lagi. Saya pun mau memberitahu, tetapi bagaimana ya … saya sendiri sedang sibuk juga dengan urusan ini. Masa mau nyelonong gitu …    :-)

Semoga dari sedikit uraian di atas dapat membantu.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: